x

Komisi IV DPRD Lampung Dorong Optimalisasi CSR Pelindo untuk Perkuat Infrastruktur dan Layanan Transportasi

waktu baca 2 menit
Senin, 2 Feb 2026 14:08 16 Fakta Parlemen

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang di Ruang Rapat Komisi IV, Senin (2/2/2026). Rapat tersebut menjadi langkah strategis dalam menyusun program kerja Tahun 2026 sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat di sektor perhubungan dan infrastruktur.

RDP dipimpin Ketua Komisi IV, Mukhlis Basri, didampingi Wakil Ketua Akhmad Iswan H. Caya serta Sekretaris Yusnadi. Turut hadir anggota Komisi IV lainnya, antara lain Ni Ketut Dewi Nadi, Tondi MG Nasution, Najiullah Syarif, Budi Hadi Yunanto, H. Amaluddin, H.M. Hazizi, dan Muhammad Ghofur.

Dari unsur pemerintah daerah, hadir Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Kepala UPTD Terminal. Sementara itu, pihak PT Pelindo Regional 2 Panjang diwakili Manajer Keuangan dan Manajer Komersial yang memaparkan pelaksanaan serta optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam forum tersebut, Komisi IV menyoroti kontribusi CSR PT Pelindo Regional 2 Panjang, khususnya dalam mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta peningkatan pelayanan transportasi di Lampung. Pembahasan difokuskan pada efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ketua Komisi IV menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara legislatif, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan. Menurutnya, program CSR harus selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah serta mampu menjawab persoalan riil di lapangan, mulai dari perbaikan fasilitas penunjang transportasi hingga peningkatan kualitas layanan publik.

Melalui RDP ini, Komisi IV berharap terbangun komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. DPRD juga menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi, sekaligus upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor demi kemajuan Provinsi Lampung. (*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x